Senin, 25 Juni 2012

PANCASILA DAN UUD 1945 SEBAGAI PILAR-PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA


Oleh 
Sheila Maulida Fitri

A.  Pendahuluan

Suatu bangsa dapat hidup dan berkembang dengan integritas dan kepribadian yang kuat apabila memiliki suatu pandangan hidup yang dimengerti, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warganya.[1] Hal itu dapat terwujud apabila suatu pandangan hidup itu dirumuskan berdasarkan nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan menjadi suatu jiwa bangsa  yang kemudian berkembang menjadi suatu kepribadian bangsa. Nilai-nilai kehidupan tersebut mewujudkan amal perbuatan dan pembawaan serta watak bagi masyarakat suatu negara begitu pula dengan Indonesia. Dengan kata lain masyarakat Indonesia mempunyai ciri sendiri, yang merupakan kepribadiannya. Dengan nilai-nilai ini pula rakyat Indonesia melihat dan memecahkan masalah kehidupan untuk mengarahkan dan mempedomani dalam setiap kegiatan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Jiwa dan kepribadian bangsa yang menjadi pandangan hidup di Indonesia adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa merupakan satu hal yang sangat fundamental. Dalam UUD 1945 terdapat pokok-pokok pikiran tentang kehidupan bermasyarakat, bernegara yang tiada lain adalah pancasila, pokok-pokok pikiran tersebut diwujudkan dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945 yang merupakan aturan-aturan pokok yang dituangkan ke dalam garis-garis besar sebagai intruksi kepada pemerintah dan penyelenggara negara untuk melaksanakan tugasnya. Menurut penjelasan UUD 1945 pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari undang-undang negara Indonesia, dan mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee). Pokok-pokok pikiran itu dijelmakan dalam pasal-pasal dan UUD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suasana kebatinan UUD 1945 dan cita-cita hukum UUD 1945 tidak lain adalah bersumber kepada atau dijiwai dasar falsafah negara pancasila. Di sinilah arti dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam rangkaian sejarah peradaban, bangsa atau sekumpulan manusia yang dilahirkan melalui rahim ideologi dan tatanan hukum yang diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menjadi obor peradaban bagi umat manusia yang lebih luas.
Ironisnya kadar semangat kebangsaan dalam seluruh aspek kehidupan saat ini sangat menurun. Miskinnya pemahaman dan minimnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah menyebabkan masyarakat Indonesia mengalami krisis ideologis dan jati diri. Akibatnya, dasar-dasar nilai moral yang tercermin dalam Pancasila merosot tajam. Persoalan kebangsaan dan lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari telah menjadikan masyarakat Indonesia kehilangan roh kebangsaannya. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terabaikan, pelaksanaan demokrasi kebablasan, terjadinya kesenjangan kehidupan ekonomi yang teramat luas, dan berkembangnya budaya korupsi. Pancasila hanya dijadikan slogan di bibir para pemimpin, tetapi justru berbagai tindak tanduk perilaku mereka jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Kurangnya komitmen dan tanggung jawab para pemimpin bangsa dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu, mendorong munculnya kekuatan baru yang tidak melihat Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah dan pegangan hidup bangsa Indonesia. Lunturnya nilai-nilai Pancasila pada generasi muda mengakibatkan kemerosotan moral, mental dan etika dalam bermasyarakat dan berbangsa, timbulnya persepsi yang dangkal, wawasan yang sempit, perbedaan pendapat yang berujung pada permusuhan dan justru bukan mencari solusi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta sulit untuk menerima suatu perubahan yang pada akhirnya cenderung mengundang tindakan-tindakan anarkhis diantara sesama. Makalah ini akan berusaha menjawab dua persoalan besar;  pertama, Apa faktor-faktor yang memperngaruhi lunturnya nilai-nilai yang terkandung dalam tiap-tiap sila Pancasila yang dialami oleh hampir sebagian besar masyarakat Indonesia ? Kedua, Bagaimana agar nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dapat menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara  oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia ?
 Oleh karena itu, melalui tulisan ini dimaksudkan agar diadakan penguatan atau revitalisasi pemahaman Pancasila dan UUD 1945 bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 

B.  Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara Indonesia

1.    Pengertian Pancasila
Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang berasal dari kata “panca” yang berarti lima, “syila” dengan huruf i biasa artinya “batu sendi” atau “alas dasar” dan “syiila” dengan huruf i panjang, artinya peraturan tingkah laku yang penting.[2] Sehingga kata “Panca Syila” berarti berbatu sendi yang lima sedangkan “Panca-Syiila” berarti lima aturan tingkah laku yang penting.
Secara historis, istilah Pancasila awalnya digunakan oleh masyarakat India yang beragama Budha, Pancasila disini merupakan rumusan lima dasar moral dalam agama Budha. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah “Pancasila” ditemukan dalam Kitab Negarakertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca. Selain itu juga terdapat didalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma ini, Pancasila disamping memiliki arti “berbatu sendi yang lima” Pancasila juga memiliki arti sebagai “pelaksanaan kesusilaan yang lima”.[3]
Secara terminologis atau berdasarkan istilah yang digunakan di Indonesia, Pancasila berarti “Lima dasar”. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya masih merupakan rencana yang didalam pembukaannya memuat rumusan lima dasar Negara Republik Indonesia yang diberi nama Pancasila oleh Bung Karno. “lima Dasar” maksudnya ialah sebagai Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia yang isinya sebagaimana tertera dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Dari penjelasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa istilah “Pancasila” berasal dari bahasa sansekerta yang berarti “lima aturan tingkah laku yang penting” dan kemudian masuk kedalam bahasa jawa kuno yang berarti “lima pantangan”. Akhirnya istilah “Pancasila”digunakan sebagai Dasar Falsafah Negara sampai detik ini.

2.    Perumusan Pancasila dalam UUD 1945
Pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terdapat beberapa usulan mengenai dasar-dasar apakah yang akan digunakan bangsa Indonesia kelak dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Usulan itu pertama dicetuskan oleh Muhammad Yamin yang mengusulkan dasar negara secara lisan dalam pidatonya sebagai berikut:[4]
1) Peri kebangsaan;
2) Peri kemanusiaan;
3) Peri ketuhanan;
4) Peri kerakyatan;
5) Kesejahteraan rakyat; dan
6)   Keadilan sosial.
Kemudian usulan yang kedua datang dari Ir.Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai berikut :
1) Kebangsaan Indonesia;
2) Internasionalisme atau perikemanusiaan;
3) Mufakat dan Demokrasi;
4) Kesejahteraan Sosial; dan
5) Ketuhanan yang Berkebudayaan

Dari kedua rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Mr. Moh. Yamin dan Ir. Soekarno tersebut, maka perumusan selanjutnya dipermusyawaratkan oleh panitia kecil yang terdiri dari 9 orang, sehingga disebut “Panitia Sembilan”. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil merumuskan Rancangan Mukadimah (pembukaan) yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang didalamnya termuat rumusan Pancasila yang tata urutannya telah tersusun secara sistematis pada alinea keempat bagian terakhir sebagai berikut :
1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3) Persatuan Indonesia;
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 14 Juli 1945, naskah rumusan Piagam Jakarta itu diterima dan disahkan sebagai Rancangan Mukadimah Dasar. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan tepatnya Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Piagam Jakarta yang telah diterima sebagai Rancangan Mukadimah Hukum Dasar oleh BPUPKI menjadi  Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan rancangan Hukum Dasar yang telah diterima oleh BPUPKI disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (tahun 1945).
Dengan disahkannya Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila tetap tercantum didalamnya, hanya pada sila “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dirubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” atas prakarsa Mohammad Hatta.
Meskipun nama “Pancasila” tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 sebagai dasar negara, tetapi pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 itu secara jelas disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang dikandung Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang merupakan cerminan hati nurani dan sifat khas karakteristik bangsa, bukanlah nilai-nilai yang secara hakiki lahir pada saat kemerdekaan, melainkan telah tumbuh dan berkembang melalui proses sejarah yang panjang. Nilai ini berasal dari kodrat budaya dan menjadi milik seluruh rakyat.[5]
3.    Pancasila sebagai Ideologi Negara
Ideologi ialah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis  dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik individual maupun sosial dalam kehidupan kenegaraan.[6] Pancasila sebagai ideologi negara menyatakan tujuan pemerintahan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kenegaraan haruslah dilandasi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam tiap-sila-sila Pancasila yang oleh Ali Moertopo dijabarkan sebagai berikut :[7]
1)   Ketuhanan Yang Maha Esa;
Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bangsa Indonesia percaya terhadap Tuhan sehingga setiap warga negara Indonesia wajib mengakui dan menetapkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar negara dan mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar hidup sendiri untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Maknanya, negara harus diatur oleh hukum yang dijiwai oleh firman-firman Tuhan serta menyadari tanggung jawab terhadap-Nya. Jadi pembangunan negara demi kesejahteraan seluruh rakyat adalah pelaksanaan kehendak Tuhan, maka harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
Sila tersebut mengandung pengertian dan pengakuan akan penghargaan terhadap sesama manusia. Tiada manusia yang diciptakan lebih tinggi dari manusia-manusia yang lainnya. Dalam sila ini terkandung unsur keadilan dan beradab. Keadilan disini memilikii makna setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang dalam pelaksanaannya adalah seimbang dan tidak ada penekanan terhadap salah satu diantara kedua hal tersebut. Seduai dengan prinsip keadilan, apa yang menjadi hak manusia haruslah dihormati oleh siapapun, namun juga harus diimbangi pula dengan pemenuhan kewajiban oleh manusia itu sendiri karena hakikatnya manusia selain sebagai makhluk individu ia juga berkedudukan sebagai makhluk sosial.

3) Persatuan Indonesia;
Sila tersebut memiliki makna kesatuan, Indonesia sebagai suatu negara harus merupakan satu negara yang tidak terpecah-pecah dalam suatu bentuk negara federasi. Sila ini mengandung unsur-unsur mencegah perpecahan antara warga negara dengan bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa. Meskipun dalam masyarakat Indonesia terdapat berbagai macam golongan, agama, suku, ras, bahasa, tetapii tetaplah persatuan merupakan syarat mutlak untuk menuju suatu masyarakat yangg adil dan makmur.
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia bukanlah berdasarkan demokrasi rakyat yang hanya mementingkan kepentingan kolektif dengan menganggap tiap-tiap individu sebagai bagian saja. Namun juga tidak berdasarkan demokrasi liberal yang menitikberatkan kepentingan individu dan mendasarkan diri atas jumlah suara saja. Sistem pemerintahan negara ini adalah kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan yang mengikut sertakan semua golongan yang mempunyai kepentingan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dengan musyawarah mufakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
Sila Keadilan sosial adalah suatu sikap hidup dan tuntutan untuk menyusun masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga semua lapisan dapat  terjamin kesejahteraannya. Masyarakat harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak ada penindasan yang dilakukan oleh golongan masyarakat yang kuat terhadap golongan masyarakat yang lemah. Semuanya harus diperlakukan secara adil. Manusia diciptakann oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kondisi yang sederajat, maka setiap orang haruslah diperlakukan secara layak, dan diperlakukan sama didepan hukum. Sikap adil adalah tidak berat sebelah dan bersedia memeberikan apa yang memang menjadi hak dari seseorang.

4.    Faktor-Faktor yang mempengaruhi lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah hidup masyarakat Indonesia.

Penyebab dilupakannya Pancasila beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan lunturnya nilai-nilai nasionalisme dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu faktor internal dan faktor external. Beberapa faktor yang mempengaruhi melemahnya rasa nasionalisme serta lunturnya nilai-nilai yang terkandung dalam tiap-tiap sila pancasila antara lain :
1)   Faktor Melemahnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Ada dua hal yang menjadi penyebab melemahnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, pertama adalah Faktor External, yaitu adanya pengaruh dari budaya luar berupa paham pragmatisme yang kini mulai tampak nyata dihadapan kita. Pragmatisme menjadi berbahaya ketika orientasi seseorang menjadi kebendaan semata, karena harta benda dapat menimbulkan kemunduran kehidupan spirituil keagamaan seseorang. Seseorang menjadi menuhankan harta benda dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, hal ini yang mengakibatkan semakin merebaknya  praktek korupsi di Indonesia. Kedua, Faktor Internal, faktor internal ini antara lain adalah radikalisme agama yang ada di masyarakat Indonesia itu sendiri, berasal dari anggapan bahwa agama mereka sendirilah yang paling benar secara mutlak, sehingga apapun yang berada diluar ajaran mereka haruslah diperangi. Hal ini berimplikasi pada ketidak tercerminnya nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam tingkah laku sehari-hari sehingga mayoritas bangsa Indonesia begitu mudahnya melakukan hal-hal menyimpang seperti perilaku  korupsi yang merugikan masyarakat lainnya terutama lapisan bawah.

2)   Faktor Melemahnya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab
Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki  nilai yang terkandung bahwa pada masa penjajahan banyak perlakuan yang tidak manusiawi dari bangsa penjajah terhadap bangsa pribumi atau mayoritas bangsa Indonesia. Sehingga ketika kita hidup dalam suatu bangsa yang telah memperoleh kemerdekaannya, sudah seharusnya bangsa Indonesia memperlakukan sesama manusia secara manusiawi, dan adil. Hal ini juga tercermin pada paragraf pertama pembukaan UUD ’45 yang berbunyi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”
Ada dua faktor yang mempengaruhi lungturnya nilai-nilai silakedua dari Pancasila ini yaitu faktor yng sifatnya vertikal, bahwa yang dimaksud dengan vertikal itu adalah, pelanggaran terhadap sila ini dilakukan oleh aparatur penegak hukum sendiri terhadap masyarakat indonesia. Dimana para aparatur penegak hukum yang dipersenjatai lengkap yang memiliki tugas untuk mengayomi, melindungi serta mengamankan masyarakat justru dalam prakteknya sangat mudah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menciptakan suatu pemerintahan yang represif dan justru menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat Indonesia sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor yang bersifat horizontal yang terjadi antara sesama warga masyarakat itu sendiri seperti praktek premanisme, pungutan liar, adanya makelar kasus, dsb.

3)   Faktor Melemahnya Sila Persatuan Indonesia
Adanya gerakan-gerakan separatisme  yang menginginkan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan maish adanya kelompok agama yang memandang bahwa agama adalah otoritas tertinggi sehingga otoritas negara cenderung tidak ditaati.

4)   Faktor Melemahnya Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

 Dalam UUD 1945 memang tidak menerangkan sistem operasionalnya secara jelas mengenai sila ini, sehingga menimbulkan suatu multi interpretasi dimana sebelum era reformasi, sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan ini ditafsirkan memberikan kekuasaan yang tanpa batas kepada Presiden terpilih untuk menjalankan suatu roda pemerintahan. Jika kita mau sadari, saat ini pemerintahan di Indonesia begitu dominan dijalankan oleh DPR Oleh karena itu negara sangat berorientasi pada lembaga politik DPR yang artinya sama saja negara dikelolala oleh kepentingan politik semata. Demokrasi yang kita bangun setelah mengalami 4 kali amandemen seharusnya adalah demokrasi yang memiliki tujuan untuk melaksanakan  semangat yang terkandung dalam tiap-tiap sila Pancasila, namun pada kenyataannya saat ini demokrasi hanya dijadikan suatu alat bagi segelintir orang untuk mendapatakan suatu kekuasaan. Demokrasi yang terbangun saat ini tidak dapat menjadikan suatu pemerintahan yang sepenuhnya memihak kepada kepentingan rakyat, suara rakyat bukan lagi suara tuhan, kepentingan rakyat merupakan prioritas kesekian, praktik korupsi dilakukan secara massive, rakyat terhianati dengan sendirinya oleh orang-orang yang mengatasnamakan mereka.

5)   Faktor Melemahnya sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Sila Keadilan sosial adalah suatu sikap hidup dan tuntutan untuk menyusun masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga semua lapisan dapat  terjamin kesejahteraannya. Masyarakat harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak ada penindasan yang dilakukan oleh golongan masyarakat yang kuat terhadap golongan masyarakat yang lemah. Hal ini didasari pada kehidupan zaman penjajahan yang mengakibatkan banyak kaum pribumi yang tertindas dari segi ekonomi, sila ini dibuat untuk mengangkat derajat kaum kecil pada masa itu yaitu antara lain petani, buruh, pekerja perkebunan, pedagang kecil, dan nelayan agar pada masa kemerdekaan tidak mengalami ketimpangan sosial, sehingga dapat memiliki kesejahteraan sosial yang memadai. Namun, sistem perekonomian yang dibangun di Indonesia justru sistem perekonomian liberal yang jelas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Ketika pemerintah tidak mampu menjalankan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan tentunya pemerintah telah gagal menjalankan Pasal 34 UUD 1945 mengenai kesejahteraan sosial. Dalam Pasal 33 ayat (3) diterangkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alamyang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Namun pada kenyataannya, hampir semua Sumber Daya Alam dikuasai oleh pihak asing selaku investor sehingga menguntungkan pribadi-pribadi dan merugikan masyarakat Indonesia sendiri yang terkena dampak dari eksploitasi sumber day alam yang berlebihan.


C.  Pancasila dan UUD 1945 sebagai Pilar-Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Demikian pula halnya dengan bangunan negara-bangsa, membutuhkan pilar yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat yang mendiami suatu negara akan merasa aman, nyaman, tenteram dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan bencana. Pilar bagi suatu negara-bangsa berupa sistem keyakinan, atau philosophische grondslag, yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh rakyat negara-bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Maka, terkait dengan masalah besar yang kedua dari kondisi bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana agar nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dapat menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, kiranya cukup beralasan jika kita harus kembali menggali nilai-nilai filosofis yang dikandung Pancasila untuk kemudian ditransformasikan menjadi landasan etik dalam menemukan solusi atas problem kebangsaan sekaligus merumuskan visi masa depan.
Sudah saatnya Pancasila dijalankan sebagai sumber inspirasi, sumber solusi, dan sumber pencerahan, terutama ketika bangsa ini bertekad untuk melakukan perubahan.[8] Caranya adalah:[9] Pertama, meletakkan Pancasila bukan sebagai kata benda atau obyek. Akan tetepai, Pancasila harus dipahami sebagai kata kerja dan diletakkan sebagai cita-cita atau visi masa depan bangsa; Pancasila bisa benar-benar berfungsi sebagai world view atau cara bangsa ini memandang masa depan; Kedua, mengakui bahwa realitas sekarang tidak sepenuhnya sesuai dengan Pancasila. Betapa tidak ? Kemiskinan masih menyeruak di mana-mana, rasa keadilan masih rendah, konflik antarelite masyarakat masih sering terjadi, konflik horizontal mudah merebak, kekerasan terjadi begitu mudah, simbol-simbol agama kerap digunakan untuk kepentingan politik, dan banyak agenda lainnya. Semua itu bukan gambaran ideal Pancasila. Pengakuan seperti itu adalah langkah yang baik, yang dengan begitu visi akan bekerja sebagai panduan bagaimana seharusnya melakukan perbaikan; Ketiga, memahami pesan penting yang dikandung Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dalam teori tata negara, Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 harus dipahami sebagai satu kesatuan, yaitu norma pokok dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dari keduanya (Pancasila dan Pembukaan UUD 1945) kita dapat menggali lebih dalam visi paling sentral di dalam dasar negara melalui empat gagasan dasar sebagai berikut;[10] gagasan dasar pertama yang diangkat oleh Pembukaan UUD 1945 adalah soal kemerdekaan. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan, “kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa”. Kemerdekaan bangsa dianggap hakiki dan seharusnya tetap dipertahankan. Musuh utama kemerdekaan bangsa adalah penjajahan satu bangsa atas bangsa lain. Penjajahan itu sendiri dinilai sebagai gejala tidak berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh sebab itu, Pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyatakan “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Dua pernyataan itu adalah filosofi penting dari kehadiran negara Indonesia. Pertama “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”, termasuk bangsa Indonesia, dan kedua, pandangan mengenai ancaman kemerdekaan, yaitu penjajahan dipersepsikan melawan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Setelah proposisi itu, Pembukaan UUD 1945 menerangkan bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang dinantikan, yaitu “mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia”. Kemerdekaan negara Indonesia ditandai dengan “negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Lima kata terakhir sangat penting untuk digarisbawahi karena memuat cita-cita negara Indonesia, yaitu suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dan di dalam negara tersebut ditegakkan keadilan dan diperjuangkan kemakmuran.
Alinea berikunya adalah tentang pernyataan kemerdekaan. Pernyataan itu menegaskan kembali Proklamasi 17 Agustus 1945. Sejak awal, perumusan alinea ketiga dimaksudkan sebagai pernyataan kemerdekaan. Alinea itu secara tidak langsung mengakui dua faktor yang berperan penting dalam mendorong kemerdekaan Indonesia, yakni peran Tuhan sebagaimana tercermin dalam kalimat “atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa” serta tekad kuat masyarakat Indonesia seperti tercermin dalam kalimat “didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas”.
Gagasan dasar kedua adalah tujuan dari negara Indonesia yang terdiri dari empat hal, yaitu: 
1) Melindungi rakyat, bangsa, dan “tanah tumpah darah” Indonesia, 
2) Memajukan kesejahteraan umum, 
3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia. 
Empat hal tersebut dirangkai dalam sebuah kalimat penuh makna, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehdiupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Gagasan dasar ketiga adalah dasar negara yang terdiri dari lima prinsip, yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yan adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lima prinsip yang dikenal luas sebagai Pancasila itu harus diletakkan sebagai prinsip-prinsip pokok dalam hubungan berbangsa dan bernegara, bukan dalam kehidupan privat. Indonesia adalah negara yang berketuhanan (kehidupan religius), kebangsaan (nation-state atau nasionalisme) sekaligus satu perasaan kebangsaan (bukan satu kultur, satu agama, ataupun satu ras) dan perikemanusiaan (humanisme). Perikemanusiaan merupakan “penyeimbang” rasa kebangsaan (nasionalisme). Perikemanusiaan diarahkan untuk mengimplementasikan bagaimana hidup yang “religius”. Bahwa menata hubungan dengan sesama manusia untuk kepentingan kemanusiaan itu sendiri pada dasarnya merupakan bentuk lain dari melaksanakan perintah Tuhan. Hidup secara religius (berketuhanan), rasa kebangsaan dan perikemanusiaan merupakan tiga prinsip yang pemahaman dan penerapannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Gagasan dasar keempat adalah bentuk negara. Pembukaan UUD 1945 menghendaki bentuk negara Indonesia adalah Republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Pada alinea keempat disebutkan “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Jadi, dapat diartikan, bentuk negara yang dikehendaki UUD 1945 adalah negara republik yang menganut prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijelaskan secara rinci dalam Batang Tubuh UUD 1945.
Dengan demikian, keempat gagasan dasar tersebut di atas dapat dikatakan sebagai norma-norma pokok paling fundamental dari keberadaan negara Indonesia. Norma-norma tersebut sudah seharusnya menjadi visi masa depan bangsa. Untuk mewujudkan visi ini, kita harus mensistematisasikannya menjadi ideologi agar norma-norma tersebut lebih obyektif dalam memandang berbagai permasalahan sekaligus dapat diturunkan menjadi aksi lebih konkret.


[1]Noor MS Bakry, Pancasila Yuridis Kenegaraan (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 126.
[2] Noor MS Bakry, ibid. hlm. 9.
[3]Ibid.
[4]Sunoto, Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanaannya   (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1981), hlm. 31.
[5]Endang Sumantri, Upaya Membangkitkan Nasionalisme Melalui Pendidikan,  www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do. (diakses 18 Mei 2012, Pukul 11.34 WIB)
[6] Noor MS Bakry, Op.Cit. hlm. 44.
[7]Ibid.
[8]Harapan di atas disampaikan oleh DR. Susilo Bambang Yudoyono, Presiden RI, Suara Pembaruan, 1 Juni 2006, sebagaimana dikuti oleh As’ad Said Ali, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 79 – 80.
[9]As’ad Said Ali, Ibid., hlm. 80 – 82.
[10]Ibid., hlm. 82 – 85.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar